Jayapura – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura terus berkomitmen untuk memperkuat sistem pengawasan obat demi menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk kefarmasian yang beredar hingga ke pelosok Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif BBPOM di Jayapura sebagai narasumber dalam Seminar Nasional NOKEN Supply Chain 2.0 bertajuk “Optimalisasi Rantai Distribusi Farmasi” pada Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid (layanan tatap muka di Hotel Mercure Jayapura dan daring) ini diinisiasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia (Badiklat IAI) bekerja sama dengan Pengurus Daerah IAI Papua dan Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (HISFARDIS) Papua.
Hadir mewakili jajaran regulator, Kepala BBPOM di Jayapura, Herianto Baan memberikan pemaparan komprehensif mengenai "Tata Kelola Obat di Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFK) Berdasarkan PerBPOM No. 5 Tahun 2026". Dalam pilar materi tersebut, ditegaskan pentingnya kepatuhan seluruh fasilitas distribusi terhadap regulasi terbaru agar tidak terjadi kebocoran maupun penyalahgunaan rantai pasok obat.
Turut hadir sebagai pemateri kunci, Bayu Wibisono selaku Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP BPOM RI. Beliau menekankan materi "Kualifikasi Pelanggan dan Analisa Kewajaran Pesanan di Sarana Distribusi", yang memegang peranan krusial bagi Apoteker Penanggung Jawab (APJ) dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan pesanan obat secara dini.
Kepala BBPOM di Jayapura menyampaikan bahwa implementasi Peraturan BPOM No. 5 Tahun 2026 memerlukan sinergi yang solid antara pemerintah, organisasi profesi, dan para pelaku usaha kefarmasian. Melalui peningkatan kapasitas Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Vokasi Farmasi di Papua, BBPOM di Jayapura optimistis tata kelola dan akuntabilitas distribusi obat di wilayah Papua akan semakin mantap dan teruji.
