Keerom – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura semakin memperkuat peran strategisnya dalam melindungi kesehatan masyarakat dari risiko peredaran pangan yang tidak memenuhi standar. Komitmen ini diwujudkan melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program Intervensi Keamanan Pangan Tahun 2026 yang digelar bersama Pemerintah Kabupaten Keerom pada Kamis (27/08/2026) di Arso Swakarsa.
Ketua Tim Infokom BBPOM di Jayapura, Santi Mangisu, dalam paparannya menegaskan bahwa kebijakan keamanan pangan memiliki kontribusi vital terhadap berbagai isu strategis nasional dan global. Berdasarkan materi evaluasi yang disampaikan, intervensi keamanan pangan oleh pemerintah daerah tidak hanya merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan, namun juga bertalian erat dengan pemulihan pascapandemi, pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), percepatan penurunan stunting (merujuk pada Perpres No. 72 Tahun 2021), hingga pembentukan kemandirian masyarakat menuju Visi Indonesia Emas 2045.
"Untuk mencapai target besar tersebut, pengawasan obat dan makanan membutuhkan kolaborasi Tiga Pilar Pengawasan, yakni unsur Pemerintah sebagai regulator dan pembina, Pelaku Usaha yang mematuhi standar produksi, serta Masyarakat yang menjadi konsumen cerdas," jelas Santi dalam sesi advokasinya.
Dalam Monev tersebut, BBPOM di Jayapura juga merilis capaian konkret dan hasil pelaksanaan tiga program prioritas nasional yang bernaung di bawah payung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA):
- Desa Pangan Aman: Program ini diimplementasikan di Kampung Yammua. Melalui program ini, BBPOM berhasil melatih 5 orang kader. Selain itu, terdapat 20 orang dari berbagai elemen komunitas yang telah diberdayakan. Elemen komunitas tersebut mencakup Ibu PKK, remaja, hingga pelaku usaha pangan desa.
- Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman: Intervensi ini difokuskan pada 5 sekolah di Distrik Arso. Sekolah tersebut meliputi SD Inpres 2 Arso II, SD Inpres Arso VI, SMP Negeri 3 Arso VI, SMA Negeri 1 Arso Swakarsa, dan SMK Negeri 1 Teknologi dan Rekayasa Arso II. Hasilnya, terbentuk 16 kader keamanan pangan di tingkat sekolah. Selanjutnya, edukasi ini telah disosialisasikan kepada 128 orang di lingkungan pendidikan tersebut.
- Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK): BBPOM berhasil memberdayakan 3 orang fasilitator. Pelatihan juga diberikan kepada 15 kader dari unsur pedagang. Terdapat juga 3 kader pengelola pasar yang dilatih. Sebagai aksi nyata, pengawasan keamanan pangan telah direalisasikan melalui metode pengujian CekKLIK terhadap 40 sampel produk yang beredar di pasar.
Kepala BBPOM di Jayapura, Herianto Baan, menegaskan bahwa inisiatif pengawasan dan evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan implementasi langsung dari Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
"Instruksi tersebut secara tegas mengamanatkan pentingnya keterlibatan lintas sektor. BBPOM tidak bisa bergerak sendiri; sinergi dengan pemerintah daerah, pengelola pasar, hingga entitas pendidikan sangat esensial untuk memastikan seluruh produk pangan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi pembangunan kesehatan," tegas Herianto.
Pemerintah Kabupaten Keerom merespons positif kepemimpinan BBPOM dalam inisiatif ini. Melalui Plt. Sekretaris Daerah, Linus Pasarrang, yang mewakili Bupati Piter Gusbager, Pemkab Keerom menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan program pengawasan tersebut guna mengidentifikasi dan mengeliminasi peredaran pangan ilegal atau berbahaya.
"Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyampaikan penghargaan kepada BBPOM di Jayapura atas inisiatif luar biasa ini. Melalui forum Monev ini, kita bersama-sama dapat memetakan, mengintegrasikan, dan menjaga komitmen pelaksanaan program intervensi keamanan pangan di daerah kita agar terus berkelanjutan dan memberikan perlindungan nyata," ujar Linus.
Ke depan, BBPOM di Jayapura mendorong seluruh lintas sektor—mulai dari aparat kampung, pihak sekolah, pengelola pasar, hingga jajaran Pemkab Keerom—untuk mengintegrasikan rencana aksi ini ke dalam program pembangunan daerah masing-masing. Upaya replikasi mandiri oleh Pemerintah Daerah diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan, sembari terus mengedukasi masyarakat agar membudayakan metode Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) dalam kesehariannya.
