Pengawasan dan pembinaan terkait Obat dan Makanan tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu institusi dan tidak akan berhasil jika dilakukan secara parsial, namun pengawasan dan pembinaan harus melibatkan semua institusi yang terkait dan setiap institusi harus memiliki komitmen yang sama untuk bekerjama. Hal tersebut disampaikan Kepala BBPOM di Jayapura (Mojaza Sirait, SSi., Apt) di hadapan Bupati Pengunungan Bintang, Spei Bidana, ST, MT, saat melakukan audiensi pada hari rabu, 18 Mei 2022. Kepala BBPOM di Jayapura melanjutkan, bahwa Presiden RI melalui Inpres 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan menginstruksikan agar Badan POM membangun koordinasi dengan kementrian dan lembaga terkait, serta dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bupati Pengunungan Bintang menyambut baik kehadiran Kepala BBPOM di Jayapura dan menyatakan akan segera menindaklanjuti Inpres tersebut melalui MoU yang diajukan BBPOM di Jayapura dan Pembentukan Tim Terpadu Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (sesuai Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah).
Turut hadir pada pertemuan koordinasi tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang (Haniel Kalakmabin, SKM) serta subkoordinator substansi sertifikasi BBPOM di Jayapura (Christian Victor Burdam, S.Si., Apt).
“BBPOM Jayapura tolong kami, awasi peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten ini. Kami punya kopi dan sayur yamen yang punya manfaat kesehatan, tolong dibina dan didampingi untuk bisa menjadi produk unggulan daerah kami. Konsep MoU dan SK Tim Terpadu kalau sudah selesai dikaji KaBag Hukum bersama Asisten II dan disampikan ke saya maka akan saya tanda tangani ” demikian ucap Bupati Pengunungan Bintang dan disambut jawaban singkat Kepala BBPOM di Jayapura “Siap, terima kasih Bapak”.
Pada kesempatan tersebut Kepala BBPOM di Jayapura menyampaikan terima kasih atas Kerjasama dan koordinasi yang sudah terbangun selama ini dan diharapkan dapat terus dikembangkan, agar masyarakat mendapatkan produk Obat dan Makanan yang terjamin aman, bermutu dan bermanfaat dan selain itu, potensi daerah terkait Obat dan Makanan dapat dikembangkan secara optimal. Dalam pertemuan ini juga dibahas rencana pembuatan Nota Kesepahaman (MoU) serta pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Pegunungan Bintang sebagimana diamanatkan Permendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, dimana konsep dokumen tersebut telah diserahkan kepada bapak Asisten II Setda Kabupaten Pegunungan Bintang.
Semoga dengan kunjungan koordinasi ini dapat lebih mendorong terciptanya kolaborasi dan sinergitas antara BBPOM di Jayapura dengan pemerintah daerah, pihak swasta, maupun organisasi atau kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Pegunungan Bintang demi peningkatan kualitas pengawasan, pembinaan dan pelayanan Obat dan Makanan di Kabupaten Pegunungan Bintang.
