Bertempat di ruang rapat Pimpinan BBPOM di Jayapura, Jumat 22 Juli 2022 telah diadakan rapat koordinasi dan konsolidasi antara Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Papua dan Balai Besar POM di Jayapura dengan agenda penyamaan persepsi tentang penerapan peraturan perundang-undangan khususnya Permenkes 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Hal ini ditujukan agar peran dan fungsi Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasin pada sarana pelayanan maupun sarana distribusi di Provinsi Papua semakin meningkat di tengah-tengah berbagai tantangan yang semakin tidak mudah. Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh Ketua PD IAI Papua, Ketua Majelis Penasehat IAI Papua, Ketua PC IAI Kota Jayapura, serta hadir secara daring hadir Ketua PC IAI Merauke, Ketua PC Nabire dan Ketua PC Mimika bersama anggota masing-masing, serta Kepala Loka POM di Kabupaten Merauke dan Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika.
Diskusi dimulai dengan paparan Ketua PD IAI Papua, apoteker Edward Sihotang, S.Si dilanjutkan dengan pendapat dari masing-masing Ketua Pengurus Cabang. Berbagai hal disampaikan antara lain gambaran pelayanan kefarmasian, jumlah dan keterbatasan apoteker di Papua dan permasalahan yang dihadapi, temuan BBPOM di Jayapura dan Loka POM, serta usulan/masukan khususnya yang berkaitan dengan SIPA yang lebih dari 1 kepada Apoteker.
Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Mojaza Sirait, S.Si., Apt dalam tanggapannya menyampaikan berbagai hal antara dasar hukum pelaksanaan pekerjaan kefarmasian antara lain Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2019 tentang Kesehatan, PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes 31 tahun 2016, serta Permenkes yang mengatur Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Rumah Sakit dan Puskemas. Selaian itu harus juga harus memperhatikan asas hukum, meliputi asas keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Diskusi berjalan terbuka dan konstruksif, dan terbangun persepsi yang sama yaitu bahwa penerapan Permenkes 31 tahun 2016 dalam hal pemberian rekomendasi oleh Pengurus IAI kepada anggota harus dilakukan dengan sangat cermat, harus sesuai peraturan, dengan tujuan utama bahwa Apoteker harus hadir di sarana pelayanan/distribusi melaksanakan tanggungjawabnya sesuai jam praktek.
