Jayapura – Jumat (23/06), Balai Besar POM di Jayapura menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans dalam rangka perkuatan jejaring lintas sektor dalam pengawasan keamanan obat. Acara ini diadakan di Swiss-Belhotel Jayapura dan dihadiri oleh peserta dari Balai Besar POM di Jayapura, Loka POM Merauke, Loka POM Mimika, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Rumah Sakit, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PD HSFARSI Papua, dan PD Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Papua.
Dalam sambutannya, Plt. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Dra. Nurjaya Kadir, berharap bahwa bimbingan teknis farmakovigilans ini dapat mengatasi kekurangan kompetensi yang ada dalam bidang farmakovigilans saat ini. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal KTD/ESO (Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat) dan pelaporan, serta pemahaman mengenai regulasi yang menjadi dasar dalam farmakovigilans. Materi yang disampaikan dalam pelatihan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para peserta dalam menerapkan aktivitas farmakovigilans sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
Pelatihan ini mencakup materi tentang Sistem Farmakovigilans di Indonesia yang disampaikan oleh Dra. Ega Febriana, Apt dari Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Selanjutnya, Prof. Dr. Zullies Ikawati, seorang Guru Besar dari Fakultas Farmasi UGM, memberikan materi tentang Pengertian dan Pentingnya Farmakovigilans, Memahami Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat, serta Cara Pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan/Efek Samping Obat (KTD/ESO). Pada akhir pelatihan, dilakukan studi kasus dan simulasi pelaporan KTD/ESO melalui situs e-meso.pom.go.id.
Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya farmakovigilans dapat ditingkatkan guna mencapai tujuan jaminan keselamatan pasien (patient safety). Hal ini juga menjadi salah satu upaya dalam pengawasan keamanan obat. Dalam rangka menciptakan sistem farmakovigilans yang kuat, diperlukan komitmen, dukungan, dan kesadaran penuh dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam MESO, pelaku usaha sebagai pemilik nomor izin edar produk, pemerintah sebagai pengawas, dan masyarakat sebagai konsumen obat.
