Jayapura - Penyidik dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura telah menyerahkan seorang tersangka dengan inisial AR beserta barang bukti berupa 1132 tablet obat ilegal kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan ini dilakukan pada tanggal 19 April 2024 di Kejaksaan Negeri Jayapura.
Tersangka berinisial AR diduga terlibat dalam peredaran obat-obatan ilegal, khususnya jenis tramadol dan triheksifenidil yang merupakan obat-obatan yang sering disalahgunakan sehingga merupakan tindak pidana melanggar pasal 436 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman pidana kurungan lima tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah. Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Hermanto, mengungkapkan bahwa penangkapan AR merupakan hasil dari informasi intelijen dan operasi yang dilakukan tim penindakan BBPOM di Jayapura bekerjasama dengan Korwas PPNS POLDA Papua selama beberapa minggu terakhir.
"Kami telah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa minggu terakhir terkait peredaran obat-obatan ilegal di wilayah ini. Hasilnya, kami berhasil menangkap tersangka AR beserta barang bukti berupa 1132 butir obat tramadol dan triheksifenidil," ungkap Hermanto dalam keterangannya.
Setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, tersangka AR beserta barang bukti kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Penerimaan ini dilakukan oleh Jaksa Yafeth Bonai, yang menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi tersangka yang sama juga terlibat pada kasus lainnya di POLDA Papua.
"Kami menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti ini dengan baik dan lengkap. Selanjutnya, kami akan melakukan proses hukum yaitu penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar keadilan bisa ditegakkan," ujar Jaksa Yafeth Bonai.
Peredaran obat-obatan ilegal, terutama jenis tramadol dan triheksifenidil, merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya pemberantasan terhadap peredaran obat ilegal ini terus dilakukan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari pengaruh negatif penyalahgunaan obat-obatan ilegal yang dapat merugikan berbagai pihak.
