Jayapura - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura terus memperkuat perannya dalam menjamin keamanan dan mutu obat serta makanan di wilayah timur Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Advokasi dan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (23/1/2026) dan melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lintas sektor di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk mendiskusikan capaian, tantangan, serta pembelajaran dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sepanjang periode sebelumnya. Lebih dari itu, advokasi ini diarahkan untuk membangun kesamaan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sistem pengawasan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi.
Dalam paparannya, Kepala BBPOM di Jayapura, Herianto menegaskan bahwa cakupan wilayah kerja yang luas, meliputi 17 kabupaten/kota di Papua dan Papua Pegunungan, memerlukan penguatan koordinasi yang konsisten. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, baik pada sarana kefarmasian, distribusi pangan, kosmetik, obat bahan alam, maupun suplemen kesehatan, melalui pendekatan pre-market dan post-market yang saling melengkapi
Sejalan dengan agenda nasional, BBPOM di Jayapura juga mendorong percepatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) sebagai bagian dari kontribusi daerah terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045. Melalui pendampingan, penilaian mandiri, dan penguatan perencanaan daerah, program ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan keamanan pangan yang terukur, efektif, dan berorientasi hasil
Selain itu, penguatan ekonomi lokal turut menjadi perhatian utama melalui Program Sagu Emas Papua, sebuah inovasi pendampingan UMKM yang berfokus pada peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu produk. Program ini memberikan bimbingan teknis, fasilitasi pemenuhan cara produksi yang baik, serta pendampingan perizinan edar bagi UMKM pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam. Dengan pendekatan ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas akses pasar secara berkelanjutan
Dalam kesempatan yang sama, optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) BOK POM sebagai instrumen penting dalam mendukung pengawasan di daerah juga menjadi topik pembahasan. Melalui koordinasi yang lebih erat antara dinas kesehatan dan BBPOM di Jayapura, serta peningkatan ketepatan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan, DAK diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan sarana dan produk obat serta makanan di tingkat kabupaten/kota
Melalui kegiatan advokasi dan koordinasi ini, BBPOM di Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus “Membangun di Timur, Melayani dengan Hati”. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, pengawasan obat dan makanan di Papua dan Papua Pegunungan diharapkan semakin kokoh, adaptif terhadap tantangan, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
