Wamena – BBPOM di Jayapura terus memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Melalui serangkaian pertemuan strategis yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut, 20—22 Mei 2025, BBPOM di Jayapura berkomitmen membangun kolaborasi erat bersama pemerintah daerah demi melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bermanfaat.
Kegiatan diawali pada 20 Mei 2025, di mana Kepala BBPOM di Jayapura, Hermanto, didampingi Ketua Tim Fungsi Pemeriksaan, mengadakan audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Pertemuan ini membahas penguatan koordinasi tim terpadu pengawasan obat dan makanan serta langkah-langkah konkret peningkatan efektivitas pembinaan lintas sektor.
Selanjutnya pada 21 Mei 2025 di Wamena, Kepala BBPOM di Jayapura melakukan pertemuan dengan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, untuk mendiskusikan implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Pemerintah provinsi menyatakan dukungan penuh dan kesiapannya untuk bersinergi dalam pengawasan yang lebih terstruktur dan terintegrasi.
Puncak koordinasi berlangsung pada 22 Mei 2025, ketika Kepala BBPOM di Jayapura bertemu langsung dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan,Ones Pahabol, didampingi oleh Bupati Kabupaten Lani Jaya, Bupati Kabupaten Tolikara, Sekda Kabupaten Tolikara, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam suasana dialog yang konstruktif, para pemangku kepentingan menyambut baik inisiatif pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat provinsi dan kabupaten.
Konsep Surat Keputusan (SK) Tim Terpadu ini selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur dan para Bupati melalui Sekretaris Daerah masing-masing.
Melalui rangkaian pertemuan ini, disepakati pula pelaksanaan kegiatan pengawasan bersama dengan melibatkan lintas sektor di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap produk yang beredar di masyarakat memiliki jaminan keamanan, mutu, dan manfaat, serta menjadi bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
