Pada hari Kamis, 19 Januari 2023, Penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura bersama Korwas PPNS Polda Papua berhasil melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika yang dimiliki oleh pelaku berinisial “FZ” (36 tahun) di salah satu kantor ekspedisi di Kota Jayapura. Penindakan tersebut sebagai tindaklanjut laporan informasi dari Direktorat Intelijen Badan POM tentang adanya dugaan pengiriman paket yang berisi obat yang dikirim dari Jakarta ke Jayapura. Dari hasil penindakan tersebut ditemukan barang bukti obat-obatan golongan IV Psikotropika berupa 18 tablet Alpazolam, 8 tablet Xanax Alprazolam, 1 tablet Valdimex 5 Diazepam.
Menurut pengakuan pelaku, obat-obatan tersebut dipesan melalui chat WA dari seorang temannya di Jakarta, dan sudah berlangsung sejak tahun 2020. Adapun modus pengiriman dengan menggunakan nomor handphone dan nama yang acak, dan pada keterangan barang ditulis sebagai barang aksesoris. Obat tersebut disalahgunakan oleh pelaku sebagai penenang, tanpa resep dokter yang menyebabkan ketergantungan. Akibat perbuatannya yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan yaitu “Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”.
Saat ini perkara sudah pada tahap I, berkas perkara sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Papua. Selanjutnya penyidik menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, dan diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat dilanjutkan ke tahap II, yaitu penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran produk yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan baik secara luring maupun daring (online) sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya obat dan makanan ilegal dan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat di tengah-tengah masyarakat.
