Sebagai wujud nyata kepemimpinan dalam pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura kembali mengambil langkah proaktif dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) pada 3 Juni 2026. Kegiatan ini dirangkaikan secara strategis dengan Sosialisasi Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/972/2025 dan Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem tata kelola distribusi obat dan pelayanan kefarmasian di Papua guna mendukung penggunaan antimikroba yang rasional serta perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Jayapura menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi kebijakan di bidang kefarmasian.
Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, organisasi profesi, dan asosiasi terkait (termasuk IAI, APRINDO, PAFI, HISFARDIS, HISFARMA, HISFARSI, HISFARKESMAS, dan IYPG) sebagai komitmen bersama mendukung Program Pengendalian Resistensi Antimikroba secara berkelanjutan.
BBPOM menargetkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam tata kelola antibiotik, yang akan dibarengi dengan penertiban tegas terhadap peredaran antibiotik tanpa resep di berbagai sarana kefarmasian.
Selain berfokus pada regulasi modern, BBPOM di Jayapura juga mendukung pelestarian warisan budaya kesehatan melalui gerakan minum jamu bersama yang mengusung tema “Menjamu Masa Depan dengan Jamu”, sebagai wujud nyata dukungan terhadap pemanfaatan obat bahan alam.
