Sebagai wujud komitmen strategis dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan berdaya saing global, BPOM RI di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar resmi menghapus biaya registrasi izin edar pangan olahan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Kebijakan afirmasi ini dirancang khusus untuk mendisrupsi hambatan administratif, mengkatalisasi pertumbuhan UMK, dan memastikan tercapainya regulatory compliance (kepatuhan regulatori) tanpa membebani pelaku usaha. Kami meyakini bahwa legalitas, keamanan pangan, dan standardisasi mutu adalah instrumen esensial bagi UMKM untuk berpenetrasi ke dalam rantai pasok nasional maupun pasar internasional. 💼🌍
Lebih dari sekadar memfasilitasi kemudahan perizinan, BPOM terus mengorkestrasi program pendampingan komprehensif guna memastikan UMKM mampu memenuhi standar kualitas. Mulai dari asistensi regulatori, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), hingga inisiatif kolaboratif melalui Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM bersama industri berskala besar. 🤝✅
Negara hadir tidak untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan produk lokal bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang memiliki nilai kompetitif di pasar global. Mari bersama-sama wujudkan UMKM Indonesia yang tangguh, legal, dan #NaikKelas! 🇮🇩🚀
Baca selengkapnya melalui tautan berikut: https://menitindonesia.com/2026/06/10/taruna-ikrar-hapus-biaya-registrasi-bpom-untuk-umk-jalan-ke-pasar-global-makin-terbuka/
