Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI secara resmi menegaskan bahwa isu yang beredar di masyarakat mengenai kewajiban penempatan apoteker di minimarket, supermarket, maupun hypermarket adalah TIDAK BENAR (Hoaks). ❌
Sebagai wujud kepemimpinan strategis dan otoritas pengawas, BPOM menerbitkan Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi ini bukanlah mandat penempatan apoteker di sektor ritel, melainkan sebuah instrumen pengawasan komprehensif untuk mengamankan rantai pasok (supply chain) dan distribusi obat bebas serta obat bebas terbatas di masyarakat.
Langkah regulatori ini merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Kebijakan ini hadir sebagai solusi tegas dari BPOM untuk menutup grey area regulasi pengelolaan obat di ritel modern yang selama ini berisiko terhadap penyimpangan distribusi, degradasi mutu produk (quality assurance), hingga potensi penyalahgunaan.🛡️💊
Melalui kerangka hukum yang lebih kuat, BPOM berkomitmen memastikan kepatuhan (regulatory compliance) di setiap lini fasilitas distribusi. Kami menghadirkan pengawasan yang profesional, transparan, dan berorientasi penuh pada optimalisasi perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia. 🇮🇩
Mari bersinergi memahami substansi regulasi secara utuh dan hindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Baca selengkapnya melalui tautan berikut: https://rri.co.id/surabaya/regional/2435065/bpom-tegaskan-isu-apoteker-di-minimarket-adalah-hoaks?nocache=true
